Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan


Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan


Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
Pembagian urusan antar pemerintah, pemprov dan pemkab diatur lebih lanjut dalam PP No 38 tahun 2007.

  1. Hubungan Dalam bidang keuangan
  • Hubungan keuangan antara pempus dan pemda Pasal 15 ayat 1 UU No.32/2004 meliputi :
  1. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
  2. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan
  3. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah
  • Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah meliputi :
  1. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan. Pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  2. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
  3. pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah; dan
  4. pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.
  5. Hubungan dalam bidang pelayanan umum
  • Antara Pempus dan pemda (vertikal) meliputi :
  1. kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal;
  2. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; dan
  3. fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.
  • Antar pemerintahan daerah (horisontal) meliputi :
  1. pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;
  2. kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelengaraan pelayanan umum; dan
  3. pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.
  4. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
  • Antara Pemerintah dan pemerintahan daerah

  1. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
  2. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
  3. penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan
  • Antar pemerintahan daerah (horisontal) meliputi :
  1. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
  2. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam. dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan
  3. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut) meliputi:

  1. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
  2. pengaturan administratif;
  3. pengaturan tata ruang;
  4. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;

 

Baca Juga :

https://robinschone.com/battle-fleet-2-apk/