ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN


ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

Pemerintahan adalah Suatu proses ketatanegaraan dalam suatu negara. Pemerintahan di jalankan oleh alat kelengkapan yaitu pemerintah. Pemerintah sebagai alat pelaksana dan kelengkapan pemerintahan memiliki fungsi melaksanakan tugas-tugas esensial dan fakultatif negara. Tugas esensial adala mempertahankan negara sebagai organisasi yang berdaulat. Tugas esensial disebut juga tugas asli negara. Tugas fakultatif negara adalah untuk memperbesar kesejahteraan umum baik moral, intelektual, sosial, dan ekonomi.

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontiniu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut

Sistem administrasi negara atau birokrasi pemerintahan adalah sistem yang terbuka. Karenanya permasalahan, walaupun tidak seluruhnya, yang ada di dalam birokrasi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sistem-sistem lain di luar birokrasi pemerintahan. Bila dalam masa Orde Lama birokrasi kita terkotak-kotak oleh  kepentingan berbagai partai politik dan pada masa Orde Baru orientasi birokrasi pemerintahan kita cenderung sebagai abdi satu partai yang berkuasa, sehingga menyebabkan tumbuh suburnya sikap kurang peka terhadap atau berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, maka menghadapi milenium ketiga birokrasi pemerintahan harus lepas dari dominasi kepentingan partai politik dengan cara melakukan reorientasi dengan didukung pembangunan sistem politik (antara lain pemberdayaan DPR, MPR, MA dan BPK), sistem hukum termasuk lembaga pengadilan tata usaha negara (PTUN), peran pers dan masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan perilaku dan kinerja birokrasi pemerintahan. Peran dan fungsi aparatur pemerintahan harus dikembalikan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, yang selama ini cenderung terlupakan. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, aparatur pemerintah harus bersikap responsif, proaktif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dan bukan melayani kepentingan pribadi, kelompok, partai yang berkuasa, atau partai yang menjadi idolanya (walaupun belum tentu berkuasa)

.      Pemerintahan Kabupaten atau Kota

Setiap warga Negara mempunyai tanda identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Paspor. Dalam identitas tersebut dicantumkan nama kabupaten atau kota tempat kamu dilahirkan. Misalnya, kamu lahir di kabupaten Sumenep, maka dalam identitasmu akan dicantumkan bahwa kamu lahir di Kabupaten Sumenep.

Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi. Pemerintahan kabupaten terdiri atas pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten. Pemerintah kabupaten terdiri atas bupati dan perangkatnya. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Bupati sebagai kepala daerah mempunyai tugas antara lain:

  1. a)      Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yangditetapkan bersama DPRD.