Sidang pleno MPR


Sidang pleno MPR

Sidang pleno MPRSidang pleno MPR

MPR bersidang sedikitnya dua kali dalam lima tahun di ibukota negara. Sidang MPR yang dilaksanakan biasanya membahas rancangan undang-undang, rancangan anggara, ataupun membahas permasalahan yang ada .

Sidang MPR sah apabila dihadiri:

sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD

sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya

Putusan MPR sah apabila disetujui:

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden

sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.

Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai hasil yang mufakat.

  1. Pemilihan Umum

Pemilihan umum sesuai dengan prinsip demokrasi yang terkandung dalam sila keempat pancasila. Pemilu merupakan salah satu penerapan prinsip kerakyatan. factor yang menyebabkannya sesuai dengan pancasila adalah asas LUBER, yaitu: langsung. Berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan, umum berarti pemilu dapat diikuti seluruh warga Negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara, bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan rahasia berarti suara yang diberikan pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

  1. Kebijakan Pemerintah yang Sesuai dengan Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Ø  Pemberian Bantuan untuk warga miskin

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global, artinya kemiskinan adalah masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia. Kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial. Sehingga pemerintah memberikan bantuan BLT berupa uang tunai dan sembako kepada masyarakat miskin. Di Indonesia terdapat kecenderungan bahwa seakan-akan kemiskinan hanya diberantas oleh program-program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan seolah mencakup pemberian modal usaha untuk membuka warung kecil di sudut kampung, pemberian sapi atau kambing untuk peternakan dan pelatihan keterampilan perbengkelan atau kerajinan tangan. Asumsinya sederhana, jika orang miskin diberi modal dan dilatih, maka mereka akan memiliki pekerjaan dan pendapatan, sehingga kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik.

 

 

Ø    Asuransi Kesejahteraan Sosial

Penelitian evaluasi Program Jaminan Kesejahteraan Sosial: Asuransi Kesejahteraan Sosial ini bertujuan memahami proses dan hasil pelaksanaan program. Instrument utama dalam menganalisis data lapangan menggunakan konsep asuransi sosial, yaitu suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

 

Ø   Pemberian Dana Pensiun

Kementerian Keuangan memastikan 4,7 juta PNS akan mendapatkan gaji ke-13 bulan ini. Kepastian tersebut menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang pemberian gaji atau pensiun tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2011 kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun tunjangan.

Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu Agus Suprijanto dalam keterangan tertulis yang mengatakan bahwa pengajuan surat perintah membayar oleh masing-masing satuan kerja akan segera dilakukan. Untuk PNS pusat, gaji ke-13 akan dibayarkan langsung ke rekening masing-masing, sementara untuk PNS daerah akan dibayarkan melalui APBD masing-masing daerah. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, telah terbit peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai petunjuk teknis pemberian gaji 13 tersebut yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No 38/PB/2011. Sementara, gaji ke-13 untuk penerima pensiun atau tunjangan akan dibayarkan melalui PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero).


Baca juga:

Sila keEmpat, ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan “

Sila Ketiga, “Persatuan Indonesia”

Kemitraan Publik dengan MediaMarkt: Implementasi perjanjian telah dimulai

Facebook: Alat transfer foto telah dirilis di Foto Google