Tata Cara Eksekusi Atas Tanah Yang Masih dalam Proses Peninjauan kembali


Tata Cara Eksekusi Atas Tanah Yang Masih dalam Proses Peninjauan kembali

Tata Cara Eksekusi Atas Tanah Yang Masih dalam Proses Peninjauan kembali

Berdasarkan tata cara umum proses melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata, maka terdapat 2 (dua) bentuk eksekusi yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Khusus yang berkaitan dengan eksekusi dengan tanah, maka bentuk eksekusi yang digunakan adalah eksekusi riil.

Bentuk eksekusi riil tidak diatur secara terinci dalam undang-undang. Salah satu alasan kenapa tidak diatur secara terinci, karena eksekusi riil mudah dan sederhana. Menjalankan eksekusi riil merupakan tindakan nyata dan langsung melaksanakan apa yang dihukumkan dalam amar putusan. Misalnya amarnya menghukum tergugat mengosongkan tanah terperkara, pelaksannannya langsung secara nyata mengeluarkan tergugat dari tanah dan pada saat yang bersamaan menyerahkan penguasaan tanah yang dikosongkan kepada penggugat (pihak yang menang perkara).

Tidak satu pasal pun dalam HIR atau RBg yang khusus membicarakan eksekusi riil. Jika dibandingkan dengan hukum acara perdata yang berlaku lulu bagi golongan Eropa, yakni Reglement of de Rechisvordering, dijumpai pasal yang mengatur eksekusi riil. Dirumuskan dalam Pasal 1033 RV, yang bunyinya dapat disadur : “Kalau putusan hakim menghukum (rnemerintahkan) pengosongan barang yang tidak bergerak (onroerend goed), dan putusan itu tidak dijalankan (secara sukarela) oleh pihak yang kalah (tergugat), Ketua Pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada juru sita untuk melaksanakan pengosongan atas barang tersebut. Pengosongan itu meliputi diri orang yang dihukum (dikalahkan), keluarganya, serta seluruh barang-barangnya. Dan pelaksanaan pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan umum”

Demikian tats cara eksekusi rill yang dirumuskan dalam Pasal 1033 RV, sehubungan dengan putusan pengadilan yang memuat amar pengosongan (ontruikming) atau eviction. Tata caranya sangat sederhana dan mudah. Apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela :

  1. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah pengosongan (eksekusi);
  2. Perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada juru sita;
  3. Tindakan pengosongan meliputi diri si terhukum, keluarganya, dan barang­barangnya:
  4. Eksekusi dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan umum (polisi, dan jika perlu bantuan militer).

Aturan yang seperti ini tidak diketemukan dalam HIR atau RBg. Yang ada hanya aturan mengenai eksekusi rill yang berkenaan dengan executoriale verkoop, yakni eksekusi rill terhadap barang yang dijual lelang alas pembayaran utang. Memang dalam HIR atau RBG ada aturan eksekusi rill yang berkaitan dengan executoriale verkoop sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBg. Berdasarkan executoriale verkoop yang diatur diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBg terdapat suatu asas hukum :

https://promo-honda.id/office-hd-presentations-full-apk/