Putusan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Res Judicata)


 Putusan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Res Judicata)

Syarat ini merupakan prinsip umum menjalankan eksekusi, termasuk eksekusi riil, kecuali dalam putusan yang dapat dilaksanakan lebili dulu dan putusan provisi. Mengenai asas ini, sudah dijelaskan pada pembahasan prinsipprinsip eksekusi.

  1. Pihak yang Kalah (tergugat) Tidak Mau Menaati dan Memenuhi Putusan secara Sukarela

Syarat ini pun merupakan salah satu asas umum eksekusi. Eksekusi sebagai tindakan paksa pemenuhan putusan pengadilan, baru dapat berfungsi apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi putusan secara sukarela. Hal ini pun sudah dijelaskan pada uraian yang berkenaan dengan prinsip-prinsip eksekusi.

  1. Eksekusi Riil Baru Dapat Dijalankan Setelah Dilampaui Tenhgang Waktu Peringatan

Sudan dijelaskan, prasyarat yang harus dipenuhi sebelum eksekusi secara fisik dijalankan ialah “peringatan” atau “teguran” agar pihak yang kalah menjalankan pemenuhan putusan dalam jangka waktu yang ditentukan. Jangka waktu masa peringatan tidak boleh lebih dari delapan hari.

Jadi, apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permintaan eksekusi ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dengan adanya permintaan eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan juru sita memanggil pihak yang kalah untuk diperingatkan dalam persidangan insidentil. Pada persidangan itulah pihak yang kalah diperingatkan, agar menjaiankan pemenuhan putusan, serta sekaligus Ketua Pengadilan Negeri menentukan batas waktu pemenuhan putusan, paling lama delapan hari.

  1. Mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi

Apabila dalam jangka masa peringatan pihak yang kalah tidak menjalankan pemenuhan putusan dan masa peringatan sudah dilampaui, Ketua Pengadilan Negeri secara ex officio mengeluarkan Surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk menjalankan eksekusi pengosongan atau pernbongkaran.

Malahan kewenangan ex officio Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah eksekusi tidak hanya terbatas pada keadaan masa peringatan telah dilampaui. Akan tetapi kewenangan mengeluarkan perintah eksekusi dapat dilakukan Ketua Pengadilan Negeri apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang patut.