Ketua DPR RI Dukung Revisi UU Pendidikan Dokter

Ketua DPR RI Dukung Revisi UU Pendidikan Dokter

Ketua DPR RI Dukung Revisi UU Pendidikan Dokter

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mendukung revisi UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan

Kedokteran bisa diselesaikan sebelum DPR RI periode 2014-2019 berakhir pada Oktober 2019. Pembahasan akan dilakukan di Badan Legis­lasi DPR RI agar bisa lebih men­dalam dan komprehensif.

”Masalah kedokteran tak hanya berada di sistem pendidikannya, melainkan bermuara pada pe­layanan. Harus ada link and match antara pendidikan dengan pe­layanan, sehingga bisa melahirkan tenaga medis yang terampil se­suai kaidah profesi kedokteran dunia,” ujar Bamsoet.

Pengurus Besar IDI yang hadir antara lain, Dr. Daeng M Faqih (Ketua Umum),

Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp.OG (Ketua Purna), Dr. Mahmud Ghaznawie, Ph.D, Sp.PA (Dewan Pakar), Dr. M. Nasser, Sp.KK,LLM, D.Law (Dewan Pakar), Dr. Mariya Mu­barika (Ketua Bidang Advokasi Lembaga Legislatif), Dr. Farabi El Fouz, Sp.A, M.Kes (Sekretaris Bi­dang Advokasi Lembaga Legisla­tif) dan Dr. Muhammad Akbar (Ketua Bidang Pendidikan, Riset, dan Alih Teknologi Kedokteran).

Dalam pertemuan tersebut, pengurus IDI menyampaikan kegelisahan mereka terkait ke­melut di dunia kedokteran. Ke­beradaan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedok­teran yang dimaksudkan mening­katkan standar mutu kedokteran, justru menimbulkan berbagai disharmoni.

Ada ketidakharmonisan antara sistem pendidikan dengan ujian kompetensi.

Akibatnya, banyak mahasiswa kedokteran tidak lulus Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMP­PD) yang merupakan syarat mem­peroleh sertifikat kompetensi dan profesi, sebagai pengganti ijazah kedokteran.

Keberadaan UKMPPD yang mem­berikan kewenangan kepada kam­pus menentukan kelayakan seseo­rang menjadi dokter, dinilai IDI tidak sejalan dengan ketentuan Kedokteran Dunia yang mengacu pada World Federation for Medical Education.

 

Baca Juga :