Setelah dikeluarkannya keputusan presiden n. 55 tahun 2019 berkaitan dengan percepatan program kendaraan bermotor listrik, industri otomotif sudah mulai memikirkan langkah perusahaan. Secara umum, kebijakan kendaraan listrik disambut dengan baik.

Toyota Berharap Pemerintah Pasar Kendaraan Listrik

“Perpres tentu akan dapat mendorong pertumbuhan pembelian KBL dan teknologinya, tetapi akan lebih optimal jika pasar juga disiapkan. Ini berarti bahwa harus ada orang yang berpikir tentang tingkat daya jual, sehingga akan ada kecocokan yang tepat antara produk yang dipasok dengan kebutuhan pasar sehingga penetrasinya sempurna, “kata general manager PT Toyota Motor Indonesia Fransiscus Soerjopranoto dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis 29 Agustus 2019.

Suryo menambahkan bahwa agen yang memegang merek atau APM di Indonesia selama 10 tahun terakhir telah memasarkan kendaraan bertenaga listrik. Sebagian yang dipasarkan adalah jenis kendaraan listrik hybrid atau HEV. Pangsa pasar HeV diakui, Suryo tidak cukup menjanjikan.

“Sejauh ini setidaknya ada lebih dari 5.400 KBL pengguna kendaraan di Indonesia dan ini masih sangat rendah, bahkan mungkin kurang dari 1% dari total kendaraan yang ada,” katanya.

Namun menurut Suryo, ini setidaknya bisa menjadi cerminan prospek bisnis kendaraan listrik di Indonesia. Apalagi, katanya, di awal era kendaraan listrik, penetrasi dan penerimaan pasar akan optimal.

Industri otomotif sendiri memiliki waktu sekitar satu tahun untuk mempersiapkan era kendaraan listrik. Ya, itu merujuk pada salah satu artikel dalam Perpres n. 55, yang menyiratkan bahwa peraturan optimal memerlukan sekitar satu tahun setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, yaitu 5 Agustus 2019.

Tidak jauh berbeda dengan industri lain, bahkan industri kendaraan listrik memiliki rantai proses yang cukup kompleks dari hulu ke hilir. Hal yang seharusnya muncul dari pengumuman Perpres adalah insentif yang masih dalam pembahasan dalam berbagai diskusi tentang kendaraan listrik.

Artikel Terkait : toyota lampung