Mengevaluasi Perjuangan Bangsa: Antara Perang & Damai

Mengevaluasi Perjuangan Bangsa: Antara Perang & Damai
Linggarjati adalah satu simbol perjuangan diplomasi Indonesia didalam menyelesaikan masalah kedaulatan bersama dengan Belanda. Hal itu ditunaikan sebab Belanda amat belum sudi meninggalkan Indonesia. Konflik Indonesia-Belanda tidak dapat dihindari. Kontak senjata & perundingan ditunaikan oleh kedua negara. Perjuangan bangsa Indonesia konsisten berkobar didalam konflik perang & damai untuk mencapai kedaulatan.

Bangsa Indonesia termasuk tahu bahwa kekuatan senjata bukan hanya satu jalur untuk mencapai kemerdekaan. Jalur diplomasi / perundingan adalah jalur lain yang harus ditempuh bangsa Indonesia. Hal ini termasuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tapi lebih mencintai kemerdekaan.

Langkah diplomasi kadang tidak selalu menguntungkan bangsa Indonesia, demikianlah sebaliknya. Maka didalam kajian di bawah ini, dapat dibahas bagaimana bangsa kami berupaya mobilisasi politik damai untuk mempertahankan kemerdekaan, tapi termasuk tidak mengesampingkan bersama dengan kekuatan senjata.
Bangsa Indonesia selalu konsisten berupaya untuk menempuh jalur damai, walau tersedia pula pengaruh yang tidak menguntungkan bangsa Indonesia.

1. Perjanjian Linggarjati
Perjanjian Linggarjati merupakan beberapa langkah yang diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan berasal dari pemerintah Belanda bersama dengan jalur diplomatik. Perjanjian itu melibatkan pihak Indonesia & Belanda, serta Inggris sebagai penengah. Tokoh-tokoh didalam perundingan itu adalah Letnan Jenderal Sir Philip Christison berasal dari Inggris, seorang diplomat senior serta mantan duta besar Inggris di Uni Soviet, yang sesudah itu diangkat sebagai duta istimewa Inggris untuk Indonesia. Wakil berasal dari Belanda adalah Dr. H.J. Van Mook. Indonesia diwakili Perdana Menteri Republik Indonesia Sutan Sjahrir.

Sebelumnya perundingan Linggarjati sudah ditunaikan lebih dari satu kali perundingan baik di Jakarta maupun di Belanda. tapi usaha-usaha untuk mencapai kesepakatan belum mencukupi harapan baik bagi pihak Indonesia maupun bagi pihak Belanda. Usaha itu mengalami kegagalan sebab masing-masing pihak mempunyai pendapat yang berbeda.

Van Mook adalah grup orang Belanda yang lahir di Indonesia, yaitu di Semarang. Ia termasuk seorang penganjur persekutuan sejak tahun 1930-an yang termasuk didalam grup pendorong, yaitu gerakan orang Belanda di tanah jajahan Hindia Belanda yang mempunyai tujuan untuk menjadikan Hindia Belanda sebagai tanah air mereka didalam bentuk persemakmuran.

Atas pandangan itu suatu sementara nanti Indonesia jadi anggota cocok bersama dengan makna politik & sosialnya sendiri. Atas dasar pemikirannya itu Van Mook berkeinginan keras untuk kembali ke Indonesia. Sebagai seorang Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Mook lebih siap menghadapi pergantian suasana berasal dari pada pemerintahan yang tersedia di Negeri Belanda.

Namun ia mendapatkan suasana yang jauh berasal dari perkiraannya, proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama dengan segala konsekuensinya itu tidak mungkin untuk ditarik kembali. Belanda cuma dapat menolak & tidak mengakui negeri jajahannya sebagai negara yang berdaulat.

Pada awal kehadirannya di Jakarta, Van Mook mendapat tekanan baik berasal dari Sekutu maupun ancaman perlawanan berasal dari pihak revolusioner Indonesia. Pada awal itu Van Mook bersedia untuk melaksanakan perundingan, walau pemerintah Belanda melarangnya untuk berjumpa bersama dengan Sukarno. Pada 14 Oktober 1945, Van Mook bersedia berjumpa bersama dengan Sukarno & “kelompok-kelompok Indonesia”.

Ia tidak sudi menyebut sebagai Republik Indonesia, sebab pemerintah Belanda belum mengakui pemerintahan Republik Indonesia. Dalam pokok anggapan Van Mook menyatakan, bahwa NICA bersedia membangun jalinan ketatanegaraan yang baru & standing Indonesia jadi “negara dominion” didalam persekutuan “persemakmuran Uni-Belanda”.

Demikianlah sebab tidak tersedia titik temu pada Indonesia & Belanda, Cristison selalu berupaya mempertemukan mereka. Pemerintah Belanda diwakili oleh Van Mook & wakilnya, Charles O. Van der Plas. Indonesia diwakili oleh Sukarno & Moh. Hatta yang didampingi oleh H. Agus Salim & Ahmad Subarjo. Dalam pertemuan itu tidak tersedia hasil yang memuaskan bagi pihak Indonesia. pihak Belanda masih mendambakan kebijakan politiknya yang lama.

Pada minggu-minggu terakhir Oktober 1945, berbagai insiden & konfrontasi bersama dengan semakin banyaknya tentara NICA yang berkunjung ke Indonesia. Konfrontasi itu sebabkan pihak sekutu mendambakan segara mengakhiri tugasnya di Indonesia, lebih-lebih kala aksi-aksi kekerasan di kota besar di Indonesia, lebih-lebih pertempuran sengit di Surabaya. Pihak sekutu mendambakan langsung meninggalkan Indonesia, selalu tidak mungkin membiarkan tanggungjawab internasionalnya. Untuk itulah hanya satu jalur untuk menyelesaikan itu bersama dengan melaksanakan perundingan.

a. Perundingan Awal di Jakarta
Pada 1 Oktober 1945, sudah diselenggarakan perundingan pada Christison (Inggris) bersama dengan pihak Republik Indonesia Dalam perundingan ini Christison mengakui secara de facto pada Republik Indonesia. Hal ini pula yang memperlancar gerak masuk Sekutu ke lokasi Indonesia. Kemudian, pihak pemerintah RI pada tanggal 1 November 1945 mengeluarkan maklumat politik.

Isinya bahwa pernerintah RI mendambakan pengakuan pada negara & pernerintah RI, baik oleh Inggris maupun Belanda sebagaimana yang dibikin sebelum saat PD II. Pemerintah RI termasuk berjanji dapat mengembalikan sernua punya asing / berikan ganti rugi atas punya yang sudah dikuasai oleh pernerintah RI.

Inggris yang mendambakan membiarkan diri berasal dari kesusahan pelaksanaan tugas-tugasnya di Indonesia, mendorong supaya langsung diselenggarakan perundingan pada Indonesia & Belanda. Oleh sebab itu, Inggris mengirim Sir Archibald Clark Kerr. Di bawah pengawasan & perantaraan Clark Kerr, pada 10 Februari 1946 diselenggarakan perundingan Indonesia bersama dengan Belanda di Jakarta.

Dalam perundingan ini Van Mook selaku wakil berasal dari Belanda mengajukan usul-usul pada lain sebagai berikut;
Indonesia dapat dijadikan negara persemakmuran berwujud federasi, mempunyai pemerintahan sendiri tapi di dalarn lingkungan Kerajaan Nederland (Belanda).
Masalah didalam negeri di urus oleh Indonesia, tetapi urusan luar negeri ditangani oleh pernerintah Belanda.
Sebelum dibentuk persemakmuran, dapat dibentuk pemerintahan peralihan selama sepuluh tahun.
Indonesia dapat dimasukkan sebagai anggota PBB.
Pihak Indonesia belum menanggapi & mengajukan usul-usul balasannya. Kebetulan suasana Kabinet Syahrir mengalami krisis, Persatuan Perjuangan (PP) pimpinan Tan Malaka melaksanakan oposisi. PP mendesak pada pemerintahan bahwa perundingan cuma dapat ditunaikan atas dasar pengakuan seratus persen pada RI.

Ternyata mayoritas suara anggota KNIP menentang kebijaksanaan yang sudah ditempuh oleh Syahrir. Oleh sebab itu, Kabinet Syahrir jatuh. Presiden Sukarno sesudah itu menunjuknya kembali sebagai Perdana Menteri. Kabinet Syahrir II teribentuk pada 13 Maret 1946. Kabinet Syahrir II mengajukan usul balasan berasal dari usul-usul Van Mook. Usul-usul Kabinet Syahrir II pada lain sebagai berikut;
RI harus dianggap sebagai negara yang berdaulat penuh atas lokasi Hindia Belanda.
Federasi Indonesia Belanda dapat ditunaikan didalam jaman tertentu. Mengenai urusan luar negeri & pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia & Belanda.
Tentara Belanda langsung ditarik kembali berasal dari republik.
Pemerintah Belanda harus-membantu pemerintah Indonesia untuk jadi anggota PBB.
Selama perundingan sedang terjadi, seluruh aksi militer harus dihentikan.
Usulan Syahrir tersebut ternyata tidak diterima oleh Van Mook. Sebagi jalur keluarnya Van Mook mengajukan usul perihal pengakuan republik Indonesia sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerja mirip didalam usaha pembentukan negara federal yang bebas didalam lingkungan Kerajaan Belanda. Pada 27 Maret 1946, Sutan Syahrir memberi tambahan jawaban disertai rencana persetujuan yang mengisi pokoknya pada lain sebagai berikut;
Supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa & Sumatra.
Supaya RI & Belanda bekerja mirip membentuk RIS.
RIS berbarengan bersama dengan Nederland, Suriname, & Curacao, jadi peserta didalam ikatan kenegaraan Belanda.
Usulan tersebut ternyata sudah saling mendekati kompromi. Oleh sebab itu, bisnis perundingan harus ditingkatkan.

b. Perundingan Hooge Valuwe
Perundingan dilanjutkan di negeri Belanda, di kota Hooge Veluwe bulan April 1946. Pokok pembicaraan didalam perundingan itu adalah memutus pembicaraan yang ditunaikan di Jakarta oleh Van Mook & Syahrir. Sebagai penengah didalam perundingan, Inggris mengirim Sir Archibald Clark Kerr.

Pada peluang itu Syahrir mengirim tiga orang delegasi berasal dari Jakarta, yaitu Mr. W. Suwandi, dr. Sudarsono, & A.K. Pringgodigdo. Mereka berangkat bersama dengan Kerr pada 4 April 1946. Dari Belanda datang lima orang yaitu Van Mook, J.H. van Royen. J.H.Logeman, Willem Drees, & Dr. Schermerhorn. Perundingan itu untuk menyelesaikan perundingan yang tidak tuntas sementara di Jakarta.

Perundingan mengalami deadlock sejak hari pertama, sebab masing-masing pihak sudah mempunyai harapan yang berbeda. Delegasi Indonesia menghendaki tersedia cara nyata didalam usaha pengakuan kedaulatan & kemerdekaan Indonesia. Sementara pihak Belanda berasumsi pertemuan di Hooge Valuwe itu cuma untuk semata-mata pendahuluan saja.

Pada akhir pertemuan dihasilkan, draf Jakarta yang sudah disiapkan. Sebagian dapat diterima & lebih dari satu kembali tidak dapat diterima. Usulan yang diterima pada lain adalah pengakuan kekuasaan RI atas Jawa, sementara Sumatera tidak diakui. Dari draf Jakarta, tidak tersedia satu pun yang disetuju secara resmi, supaya tidak ditunaikan penandatanganan. Alasan utama Belanda adalah Belanda tidak siap melaksanakan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia menolak bentuk perundingan di Hooge Valuwe sebagai perjanjian internasional dua negara.

Bagi Indonesia, menerima delegasi Republik Indonesia sebagai mitra sejajar bermakna berasumsi negeri bekas jajahannya sebagai mitra sejajar yang mempunyai kedudukan yang mirip di dunia internasional. Sementara itu, Belanda masih belum mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Di sisi lain, suasana Belanda yang sementara itu sedang buat persiapan penentuan umum pertama pascaperang tidak siap untuk menyita ketentuan yang mengikat masalah Indonesia, sebab masalah Indonesia bergantung pada peta politik yang tersedia di Belanda. satu diantara partai politik yang menentang keras kebijakan perundingan adalah Partai Katholik, seperti halnya bersama dengan grup PP di Indonesia. Pada awal dimulainya perundingan Hoge Valuwe, Romme pimpinan fraksi Partai Katholik di parlemen Belanda menulis di tajuk Harian Volkskrant bersama dengan suara keras antinegosiasi yang berjudul De week der Schande (Minggu Yang Penuh Aib).

Kegagalan perundingan Hooge Valuwe bagi kedua negara mempunyai untuk ditunaikan kembali perundingan selanjutnya. Bagi Indonesia perundingan Hooge Valuwe memperkuat posisi Indonesia didepan Belanda. Perundingan itu termasuk menjadikan masalah Indonesia jadi perhatian dunia internasional. Perundingan itu pula yang mengantarkan pada diplomasi internasional didalam Perjanjian Linggarjati pada sesudah itu hari.

c. Pelaksanaan Perundingan Linggarjati
Kegagalan didalam perundingan Hoge, pada April 1946, menjadikan pemerintah Indonesia untuk beralih pada tindakan militer. Pemerintah Indonesia berpendapat harus melaksanakan serangan umum di kedudukan Inggris & Belanda yang berada di Jawa & Sumatera. Namun genjatan senjata yang ditunaikan bersama dengan cara-cara lama & gerilya tidak mempunyai pergantian yang berarti. Resiko yang dihadapi pemerintah semakin tinggi bersama dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Untuk mencagah pertambahan korban pada bulan Agustus hingga September 1946 direncanakan untuk menyusun rencana perang secara defensif.

Bagi Sukarno, Hatta, & Syahrir perlawan bersama dengan siasat perang defentif itu lebih berbahaya dibandingkan bersama dengan cara-cara lama, sebab dapat memakan korban lebih banyak lagi. Menurut mereka pengakuan kedaulatan Republik Indonesia lebih baik ditunaikan bersama dengan jalur diplomasi.

Pada awal November 1946, perundingan diselenggarakan di Indonesia, bertempat di Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berjalan pada 11-15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir, anggotanya Mr. Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, & A.K. Gani. Sementara pihak Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn bersama dengan lebih dari satu anggota, yaitu Van Mook, F de Boor, & van Pool. Sebagai penengah & pemimpin sidang adalah Lord Killearn, termasuk tersedia saksi-saksi yaitu Amir Syarifudin, dr. Leimena, dr. Sudarsono, & Ali Budiarjo. Presiden Sukarno & Wakil Presiden Moh. Hatta termasuk datang di didalam perundingan Linggarjati itu.

Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri berasal dari 17 pasal. Isi pokok Perundingan Linggarjati pada lain sebagai berikut;
Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan RI atas lokasi Jawa, Madura, & Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki Sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur dapat dikembalikan kepada RI.
Akan dibentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) yang meliputi seluruh lokasi Hindia Belanda (Indonesia) sebagai negara berdaulat.
Pemerintah Belanda & RI dapat membentuk Uni Indonesia-Belanda yang dipimpin oleh raja Belanda.
Pembentukan NIS & Uni Indonesia- Belanda diusahakan sudah selesai sebelum saat 1 Januari 1949.
Pemerintah RI mengakui & dapat memulihkan serta menjaga hak punya asing.
Pemerintah RI & Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan kuantitas tentara.
Bila berjalan perselisihan didalam melaksanakan perundingan ini, dapat menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase.
Naskah persetujuan sesudah itu diparaf oleh kedua delegasi di Istana Rijswijk Jakarta (sekarang Istana Merdeka). Isi perundingan itu harus disyahkan dahulu oleh parlemen masing-masing (indonesia oleh KNIP). Untuk meratifikasi & mensyahkan mengisi Perundingan Linggarjati, kedua parlemen masih enggan & belum puas. Pada bulan Desember 1946, Presiden mengeluarkan Peraturan No. 6 perihal penambahan anggota KNIP.

Hal ini bertujuan untuk memperbesar suara yang pro Perjanjian Linggarjati didalam KNIP. Pada 28 Februari 1947 Presiden melantik 232 anggota baru KNIP. Akhirnya mengisi Perundingan Linggarjati disahkan oleh KNIP pada 25 Maret 1947, yang lebih dikenal sebagai tanggal Persetujuan Linggarjati.

Setelah Persetujuan Linggarjati disahkan, lebih dari satu negara sudah memberi tambahan pengakuan pada kekuasaan RI. Misalnya berasal dari Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Afganistan, Birma (Myanmar), Saudi Arabia, India, & Pakistan. Perjanjian Linggarjati itu mengandung prinsip-prinsip pokok yang harus disetuju oleh kedua belah pihak lewat serangkaian perundingan lanjutan. Ketentuan didalam pasal (2) misalnya, pilih bahwa RI & Belanda dapat bekerjasama untuk membentuk Negara Indonesia Serikat sebagai pengganti Hindia Belanda. Namun perundingan lanjutan terhalang sebab masing-masing pihak menuduh tentaranya melanggar ketentuan genjatan senjata.

Dokumen perjanjian itu pun pada akhirnya tidak menunjang untuk memecahkan masalah bagi kedua belah bangsa. Bahkan memperburuk keadaan. Belanda sesudah itu mengadakan genjatan senjata di Jawa & Sumatera pada 21 Juli 1947. Belanda menyebut tindakan itu sebagai “actie politionel” (tindakan kepolisian). Istilah itu bermakna “pengamanan didalam negeri” / yang dimaksud di sini adalah Indonesia. Artinya, Belanda tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia, seperti yang sudah dinyatakan didalam dokumen Linggarjati. Belanda berikan sandi pada serangan umum itu bersama dengan “Operasi Produk” yaitu operasi yang bertujuan untuk wilayah-wilayah yang dianggap penting secara ekonomi bagi Belanda.

Kondisi itu mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan resolusi. Ada dua resolusi yang disampaikan oleh PBB. Pertama, menghimbau supaya RI & Belanda langsung menghentikan perang & membentuk Negara Indonesia Serikat, seperti yang diamanatkan didalam perjanjian Linggarjati.

Kedua, adalah usulan Amerika supaya kedua belah pihak membentuk sebuah tim untuk menunjang menyelesaikan masalah itu. Usulan itu sesudah itu dikenal bersama dengan arti “Komisi Tiga Negara”. Komisi Tiga Negara (KTN) itu terdiri berasal dari Australia, yang diwakili oleh Richard C Kirby yang dipilih oleh RI. Belanda pilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland.

Amerika di wakili oleh Frank P. Graham yang dipilih oleh Belgia & Autralia. Hasil berasal dari KTN itu adalah perundingan diselenggarakan kembali oleh Indonesia & Belanda. Pihak Belanda mengusulkan supaya diselenggarakan perundingan ditempat yang netral. Atas jasa Amerika Serikat, maka digunakannya kapal yang mengangkut tentaranya, bersama dengan nama USS Renville didatangkan ke teluk Jakarta berasal dari Jepang. Tentang perjanjian Renville ini dapat dibahas lebih lanjut dibagian berikutnya.

d. Konferensi Malino
Dalam suasana politik yang tidak menentu di Indonesia, Belanda melaksanakan tekan politik & militer di Indonesia. Tekanan politik ditunaikan bersama dengan menyelenggarakan Konferensi Malino, yang mempunyai tujuan untuk membentuk negara-negara federal di area yang baru diserahterimakan oleh Inggris & Australia kepada Belanda. Disamping itu, di Pangkal Pinang, Bangka diselenggarakan konferensi untuk golongan minoritas. Konferensi Malino diselenggarakan pada 15-26 juli 1946, tetapi Konferensi Pangkal Pinang pada 1 Oktober 1946. Diharapkan daerah-daerah ini dapat menunjang Belanda didalam pembentukan negara federasi. Di samping itu, Belanda termasuk konsisten mengirim pasukannya memasuki Indonesia.

Dengan demikianlah kandungan permusuhan pada kedua belah pihak semakin meningkat. Namun usaha-usaha diplomasi konsisten dilakukan. Sebagai perumpamaan tanggal 14 Oktober 1946 tercapai persetujuan gencatan senjata. Usaha-usaha perundingan pun konsisten diupayakan.

Setelah perjanjian Linggarjati Van Mook menyita inisiatif untuk mendirikan pemerintahan federal sementara sebagai pengganti Hindia Belanda. Tindakan Van Mook itu mengundang ketakutan di kalangan negara-negara anggota yang tidak terwakili didalam susunan pemerintahan. Pada sebetulnya pemerintah federal yang didirikan Van Mook itu tidak beda pemerintah Hindia Belanda.

Untuk itulah negara-negara federal mengadakan rapat di Bandung pada Mei–Juli 1948. Konferensi Bandung itu dihadiri oleh 4 negara federal yang sudah terbentuk yaitu Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Pasundan, & Negara Madura. Juga dihadiri oleh daerah-daerah otonom seperti, Bangka, Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, & Jawa Tengah. Sebagai ketua adalah Mr. T. Bahriun berasal dari Negara Sumatera Timur.

Rapat itu diberi nama Bijeenkomst voor federal Overleg (BFO), yaitu suatu pertemuan untuk Musyawarah Federal. Pengambil inisiatif BFO itu adalah Ida Agung Gde Agung, seorang perdana menteri Negara Indonesia Timur. termasuk R.T. Adil Puradiredja, seorang perdana menteri Negara Pasunan. BFO itu bertujuan untuk mencari solusi berasal dari suasana politik yang genting akibat berasal dari pertumbuhan politik pada Belanda & RI yang termasuk berpengaruh pada pertumbuhan negara-negara bagian. Pertemuan Bandung termasuk dirancang untuk menjadikan pemerintahan peralihan yang lebih baik berasal dari pada pemerintahan Federal Sementara buatan Van Mook.

2. Agresi Militer Belanda I
Di tengah-tengah usaha mencari kesepakatan didalam pelaksanaan mengisi Persetujuan Linggarjati, ternyata Belanda konsisten melaksanakan tindakan yang justru bertentangan bersama dengan mengisi Persetujuan Linggarjati. Di samping mensponsori pembentukan pemerintahan boneka, Belanda termasuk konsisten memasukkan kekuatan tentaranya. Belanda pada 27 Mei 1947 mengirim nota ultimatum yang isinya pada lain sebagai berikut;
Pembentukan Pemerintahan Federal Sementara (Pemerintahan Darurat) secara bersama.
Pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri.
Dewan Urusan Luar Negeri, bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, & devisa.
Pembentukan Pasukan Keamanan & Ketertiban Bersama (gendarmerie), Pembentukan Pasukan Gabungan ini termasuk termasuk di lokasi RI.
Pada prinsipnya PM Syahrir (yang kabinetnya jatuh Juni 1947) dapat menerima lebih dari satu usulan, tapi menolak perihal pembentukan Pasukan Keamanan Bersama di lokasi RI. Pada 3 Juli dibentuk kabinet baru di bawah Amir Syarifuddin yang termasuk selalu menolak pembentukan Pasukan Keamanan Bersama di lokasi RI. Pada 21 Juli 1947 sedang malam, pihak Belanda melancarkan ‘aksi polisional’ mereka yang pertama. Pasukan-pasukan bergerak berasal dari Jakarta & Bandung untuk duduki Jawa Barat, & berasal dari Surabaya untuk duduki Madura & Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan lokasi Semarang.

Dengan demikianlah Belanda menguasai seluruh pelabuhan di Jawa. Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi-instalasi minyak & batu bara di sekitar Palembang & Padang diamankan. Pasukan-pasukan Republik bergerak mundur didalam kebingungan & menghancurkan apa saja yang dapat mereka hancurkan. Di lebih dari satu area berjalan aksi-aksi pembalasan.Orang-orang Cina di Jawa Barat & kaum bangsawan yang dipenjarakan di Sumatera Timur dibunuh.

Beberapa orang Belanda, termasuk Van Mook mendambakan melanjutkan merebut Yogykarta & membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak, tapi pihak Amerika & Inggris yang tidak menyukai ‘aksi polisional’ tersebut menggiring Belanda untuk langsung menghentikan peperangan pada Republlik Indonesia. Ibu kota RI dapat dikurung Belanda. Hubungan ke luar bagi Indonesia termasuk mengalami kesulitan, sebab pelabuhan-pelabuhan sudah dikuasai Belanda.

Secara ekonomis, Belanda termasuk berhasil menciptakan kesusahan bagi RI. Daerah-daerah penghasil beras jatuh ke tangan Belanda. Hubungan ke luar termasuk terhalang sebab blokade Belanda. Tetapi Belanda belum berhasil menghancurkan mental & kekuatan Tentara Indonesia yang di dukung oleh kekuatan rakyat. Pada 30 Juli 1947, pemerintah India & Australia mengajukan permohonan formal supaya masalah Indonesia-Belanda dimasukan didalam agenda Dewan Keamanan PBB. Pemintaan itu diterima baik & dimasukkan didalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB.

Sumber : https://www.biologi.co.id/6-ciri-ciri-makhluk-hidup/

Baca Juga :