Meningkatnya Peran Negara dan Dampaknya bagi Masyarakat

Melalui Pemilu, rakyat sanggup menggunakan hak politiknya untuk memilih calon-calon wakilnya yang akan duduk dalam instansi perwakilan rakyat. Pemilihan lazim membawa manfaat dan obyek yang amat perlu dalam rangka menegakkan demokrasi di suatu negara.

Fungsi pemilihan lazim yang pokok adalah sebagai berikut.

Pemilihan lazim adalah fasilitas untuk menyalurkan hak politik warga negara sesuai bersama pilihan sehingga aspirasinya sanggup tersalur melalui wakilnya yang terpilih.
Pemilihan lazim adalah fasilitas pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam suatu negara.
Pemilihan lazim berfaedah sebagai fasilitas untuk menegakkan pemerintahan yang demokratis sebab melalui Pemilu rakyat sanggup memilih para wakilnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Selain manfaat di atas, pemilihan lazim termasuk memiliki tujuan, antara lain:
memilih anggota-anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II;
menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakilnya secara konstitusional;
membentuk lapisan keanggotaan MPR.
Dalam upaya memurnikan demokrasi Pancasila, sejak Pemilu th. 1971 dasar yang dipakai adalah Pancasila dan UUD 1945. Di dalam sistem demokrasi Pancasila Pemilu berasas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tujuannya pun sesuai bersama UUD 1945, yakni memilih anggota-anggota DPR, DPRD I, DPRD II, dan mengisi keanggotaan MPR. Begitu pula sementara penyelenggaraan Pemilu sudah mencukupi keputusan UUD 1945, yakni tiap-tiap lima th. sekali. Hal yang demikian itu belum sanggup dilakukan pada masa Orde Lama.

Dalam rangka membersihkan aparatur negara dan tata kehidupan bernegara berasal dari unsur-unsur PKI dan segala ormasnya, pemerintah tidak berikan hak memilih kepada bekas bagian PKI dan segala ormasnya yang terlibat G 30 S/PKI. Ketegasan sikap ini amat perlu dalam rangka senantiasa mewaspadai bahaya laten PKI dan penyusupan ideologinya. Namun, sikap berhati-hati dan kehati-hatian pemerintahan Orde Baru itu amat kebablasan yang membawa dampak peran negara semakin membelenggu beragam aspek kehidupan masyarakat. Istilah pembangunan, atas nama rakyat, stabilitas, dan perkembangan menjadi jargon yang dilontarkan pemerintahan Orde Baru. Untuk raih obyek semua itu, negara menyita peran besar yangsangat memilih bersama menempatkan pada tangan presiden. Sebetulnya, secara semu pemerintahan Orde Baru sama pada masa Indonesia melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Hanya pejabat presidennya saja yang ganti, sistemnya senantiasa sama.
Orde Baru bersama motor penggerak Golongan Karya (Golkar) dan ABRI mengupayakan menyita kegunaan yang lebih besar pada aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bersama mengatasnamakan negara Golkar yang dibina oleh Presiden Soeharto tetap mengupayakan mengamankan posisi pemerintahan sejak Pemilu 1971. Golkar menjadi partai pemenang Pemilu 1971 dan mengupayakan untuk mempertahankannya. Tap. MPRS No. XLII/MPRS/ 1968 mengenai perubahan Tap. MPRS No. XI/MPRS/1966 mengenai Pemilihan

Umum tetap diikuti banyak partai. Ada sepuluh partai peserta pemilihan lazim 1971. Akibat penyederhanaan peserta Pemilu oleh negara pada Pemilu 1977 sampai akhir masa pemerintahan Orde Baru cuma diikuti tiga kontestan. Partai peserta Pemilu itu terdiri atas Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan. Dua partai kecil, yakni Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan hanyalah partai penggembira dan partai pelengkap berasal dari sistem demokrasi style Indonesia, yakni Demokrasi Pancasila. Stabilitas menjadi unsur perlu dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu, pemerintah Orde Baru mengupayakan menciptakan stabilitas bersama mengupayakan mengendalikan lawan-lawan politiknya. Aparatur negara perlu amat setia dan patuh pada pemerintahan yang berkuasa yang dikamuflasekan sebagai penjelmaan dan atas nama rakyat. Untuk itu, lahir organisasi Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) untuk wadah para pegawai pemerintah. Pemerintah termasuk membentuk beragam organisasi untuk beragam profesi,

kelompok masyarakat, dan mahasiswa. Muncul organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) untuk buruh, PGRI (Persatuan Guru Indonesia) untuk guru, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) untuk para pemuda, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk para wartawan dan tetap banyak lagi. Semua organisasi sosial kemasyarakatan itu, sayangnya arah pembentukannya cuma dimaksudkan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Caranya pada tiap-tiap pelaksanaan Pemilu mereka diarahkan dan diwajibkan untuk memilih Golkar bukan diberi kebebasan untuk memilih.

Pemilihan Orde Baru termasuk seakan-akan kekhawatiran bersama ideologi komunis. Pancasila dijadikan alat negara yang ampuh untuk menghantam ideologi komunis. Untuk lebih memasyarakatkan Pancasila dan bersama dalih mencegah berkembangnya komunis di sedang masyarakat, terasa th. 1978 bersama keputusan MPR dikeluarkan penjabaran Pancasila yang dikenal sebagai Eka Prasetya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Semua aspek kehidupan bermasyarakat perlu bersendikan Pancasila dan P-4. Setiap pelajar, mahasiswa, masyarakat, dan pegawai pemerintah perlu mengikuti penataran P-4 sehingga wawasan dan cara berpikir mereka seragam untuk menunjang pemerintah Orde Baru. Sertifikat kelulusan hasil penataran P-4 menjadi dokumen penting. Pada pemerintahan Orde Baru, ABRI termasuk menduduki posisi perlu dalam kehidupan bernegara. ABRI sebetulnya memegang kendali sejak penumpasan G 30 S/PKI dan adalah kebetulan sekali terkecuali kepala pemerintahan Indonesia adalah mantan militer. Melalui rencana dwifungsi, ABRI merupakan kemampuan vital dalam percaturan politik Indonesia. Mereka banyak yang ditunjuk menjadi bagian MPR. Dengan menggunakan dwifungsi ABRI ini, Orde Baru sudah berhasil melegitimasi kekuasaan Melalui analisis Prof. Dr. Wijoyo Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardana, Prof. Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Drs. Radius Prawiro, Prof. Dr. Ir. Moh. Sadli, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Frans Seda, dan Prof. Dr. Subroto hasil pendidikan berasal dari Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat berhasil menata lagi struktur ekonomi Indonesia yang morat-marit. Karena orientasi analisis ekonomi Indonesia yang senantiasa bergantung pada para alumnus Berkeley tersebut membawa dampak mereka dijuluki Mafia Berkeley. Berdasarkan hasil analisis para ekonom lulusan Berkeley tersebut, Indonesia pada awal pemerintahan OrdeBaru berhasil mengatasi krisis ekonomi yang diderita. Banyak modal asing datang, industri berkembang pesat, dan nampak peluang kerja. Indonesia termasuk menjalin kerja sama bersama instansi keuangan dunia, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank).

Sumber : https://www.kumpulansurat.co.id/

Baca Juga :