BPJS Ketengakerjaan Optimistis Capai target

BPJS Ketengakerjaan Optimistis Capai target

BPJS Ketengakerjaan Optimistis Capai target

BANDUNG – BPJS Ketenagakerjaan terus beruupaya meningkatkan jumlah

pesertanya. Sesuai roadmap, tahun 2018 jumlah peserta ditarget mencapai 40 juta orang. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jabar Iwan K menyebutkan untuk tahun ini targetnya adalah 15,2 juta orang.

“Untuk Jabar targetnya 800.000 orang sampai akhir tahun,” ungkap dia kepada wartawan.

Iwan menegaskan, untuk mencapai target tersebut beberapa kerjasama dengan berbagai UKM di Jawa Barat, seperti di Garut, Subang, Tasikmalaya dan sejumlah daerah lainnya terus dilakukan, bahkan kerjasama pun dilakukan dengan unsur LSM, serikat buruh dan berbagai
media cetak dan elektronik untuk melakukan sosialisasi pentingnya kesehatan bagi para tenaga kerja.

“Bahkan sangat luar biasa upaya yang dilakukan Bupati Garut bapak Rudi Gunawan,

respon beliau sangat baik untuk dapat memasukan kepesertaan para tenaga kerja dan masyarakat Garut pada BPJS ketenagakerjaan”, tandas Iwan.

Lebih lanjut Iwan memaparkan, bahwa dasar hukum BPJS ketenagakerjaan adalah undang-undang no 40/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang didalamnya mengatur pembentukan dua badan penyelenggara jaminan sosial, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang
tentunya bertanggung jawab kepada Presiden dan Nirlaba, sehingga kepesertaan sendiri terdiri atas pekerja formal dan informal, tenaga kerja asing, sehingga apabila uu tersebut tidak dijalankan oleh perusahaan, maka sanksi administratif siap diberlakukan berdasarkan inspeksi yang dilakukan BPJS.

Iwan juga menandaskan peraturan pemerintah yang mengatur penyelenggaraan

program jaminan sosial ini adalah PP RI no 86/2003 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

Selain itu menurut Iwan ada PP no 86/2003 pasal 1 ayat 2 BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT),
Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun yang akan efektif berjalan pada 1 Juli 2015. Iwan menambahkan pada tahun 2014 hingga bulan Juni ini pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja dari 10.945 kasus mencapai rp 55 milyar, Jaminan Kematian (JKM) rp 34 milyar untuk 1652 kasus,
Jaminan Hari Tua (JHT) rp 922 milyar untuk 106.433 peserta. jo

 

Sumber :

http://www.loljam.com/nukleus-dan-fungsinya/