Mengenal Tentang Pendekatan Konflik

Mengenal Tentang Pendekatan Konflik

Mengenal Tentang Pendekatan Konflik

  1. Pengertian Pendekatan Konflik

Pendekatan konflik pada dasarnya memfokuskan studinya dalam mempertanyakan “kekuasaan” dalam mendifinisikan kejahatan. Menurut pendekatan konflik, orang berbeda karena memiliki perbedaan kekuasaan dalam mempengaruhi perbuatannya dan bekerjanya hukum. Secara umum dikatakan bahwa mereka yang mempunyai tingkat kekuasaan yang lebih besar mempunyai kedudukan yang lebih baik (menguntungkan) dalam mendefinisikan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan. Bersamaan dengan itu, mereka dapat mencegah dijadikannya tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat yang lebih kecil kekuasaannya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan kebalikan dari kekuasaan. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok orang-orang, semakin kecil kemungkinannya untuk dijadikan sebagai kejahatan dan begitu sebaliknya. Orientasi sosio-psikologis teori konflik terletak pada teori-teori interaksi sosial mengenai pembentukan kepribadian dan konsep “proses sosial” dari perilaku kolektif.

Pandangan mi mengasumsikan bahwa manusia selalu merupakan mahkluk yang terlibatdengan kelompoknya, dalam arti hidupnya merupakan bagian dan produk dari kelompok kumpulan-kumpulannya. Pandangan ini juga beranggapan bahwa masyarakat merupakan kumpulan kelompok-kelompok yang bersama-sama memikul perubahan, namun mampu menjaga keseimbangan dalam menghadapi kepentingan-kepentingan dan usaha-usaha dari kelompok yang bertentangan. Kontinuitas interaksi kelompok-kelompok ini, serangkaian langkah atau tindakan dan peralawanannya yang berlangsung secara terus menerus, tindak pengawasan yang bersifat timbal balik, merupakan unsur penting dari konsep proses sosial. Pengaruh timbal balik yang berlangsung secara terus menerus didalam menjaga keseimbangan (stabilitas) yang segera dan dinairds memberi arti penting bagi ciri “perilaku kolektif yang berbeda dengan ide perilaku individual yang stimulan. Arus yang berubah ubah dari tindakan kolektif ini memberi kesempatan terhadap kemungkinan terjadinya pergeseran posisi secara terus menerus, dalam arti kemungkman mendapatkan status atau sebaliknya akan kehilangan. Akibatnya ada kebutuhan untuk menjaga dalam mempertahankan posisinya, disamping untuk selalu berusaha memperoleh kesempatan dalam memperbaiki status didalam hubungan dengan kelompok-kelompok yang ada. Dengan demikian, menurut aliran pemikiran ini, konflik dipandang sebagai sesuatu yang penting dan mendasar dari proses sosial dimana kelangsungan sosial bergantung. Teori konflik menganggap bahwa orang-orang mempunyai perbedaan tingkat kekuasaan dalam mempengaruhi pembuata dan bekerjanya UU.

Pendekatan kriminologi yag menitikberatkan pada masalah (pendekatan konflik) pengertian kejahatan dari aspek power/kekuasaan artinya semakin besar kekuasaan yang dimiliki maka akan lebih mudah menentukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepentingannya sebagai perilaku yang perlu diancam pidana/kejahatan.

  1. Penanggulangan Kejahatan dari Pendekatan Konflik

Penanggulangan Kejahatan dapat berupa:

  1. Upaya Represif

Adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman (sanksi) sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera , pencegahan serta perlindungan sosial.

  1. Upaya Preventif

Adalah upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti: memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin masyarakat, serta meningkatkan pendidikan moral.

Upaya-upaya tersebut dilakukan agar hukum itu benar-benar berisikan nilai-nilai yang tidak hanya mencerminkan keinginan dari sekelompok orang yang pada waktu tertentu mempunyai kekuasaan baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, tetapi harus mencerminkan keinginan dari seluruh warga masyarakat.

  1. Contoh kasus

Bupati Situbondo Diancam 20 Tahun Penjara

Rabu, 25 Maret 2009 | 13:36 WIB

TEMPO Interaktif , Jakarta: Bupati Situbondo Ismunarso diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. “Terdakwa telah menggunakan dana kas daerah Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2005-2007,” ujar jaksa Agus Salim saat membacakan dakwaannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 25 Maret 2009.

Ismunarso juga didakwa mengambil bunga khusus atas deposito on call milik Pemkab di PT BNI 46 dan menggunakan dana milik Pemkab yang diinvestasikan pada PT Sentra Artha Futures dan PT Sentra Artha Utama. Perbuatan tersebut melanggar pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Perbuatan ini merugikan negara sejumlah Rp 43,84 miliar,” kata jaksa. Sebanyak Rp 1,11 miliar dinikmati oleh terdakwa sedangkan sisanya dibagikan-bagikan kepada beberapa pejabat pemkab dan Kepala BNI 46.

Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan orang lain. Mereka adalah I Nengah Suarnata (Kepala Bagian Keuangan), Juliningsih (Bendahara Umum Daerah), Darwin Siregar (Kepala BNI 46) dan Hamzar Bastian (Pimpinan BNI 46). Keempatnya didakwa dalam berkas yang terpisah.

Terdakwa menyatakan akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan melalui eksepsi. Sidang yang dipimpin hakim Gusrizal ini akan dilanjutkan pekan depan, 1 April 2009.


(Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/)