Jenis Hukum Pidana Di Indonesia

Jenis Hukum Pidana Di Indonesia

Jenis Hukum Pidana Di Indonesia

Jenis hukuman pidana tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Jenis hukuman pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, dimana pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan.

Jenis jenis hukuman pidana tersebut adalah:

Hukuman-hukuman pokok, yaitu :

  • Hukuman mati
  • Hukuman penjara
  • Hukuman kurungan
  • Hukuman denda
  • Hukuman tutupan

 

Hukuman-hukuman tambahan, yaitu :

  • Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
  • Perampasan barang-barang tertentu
  • Pengumuman keputusan hakim

Penjelasan :

Hukuman-hukuman pokok

Hukuman mati

Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan ataupun tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Hukuman ini adalah puncaknya dari segala hukuman.

Dalam abad abad terakhir sering terjadi pro-kontra mengenai hukuman mati ini. Salah satunya karena sifatnya yang mutlak yang tidak memungkinkan mengadakan perbaikan atau perubahan. Hakim sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan, meskipun di dalam suatu perkara terlihat pemeriksaan dan bukti-bukti menunjuk kepada kesalahan terdakwa akan tetapi kebenaran itu hanya pada Tuhan.

Maka tidak mustahil seorang hakim dengan segala kejujurannya melakukan suatu kekeliruan di dalam pandangan dan pendapatnya. Apabila hukuman itu telah dijalankan kemudian terdapat kekeliruan, tak ada seorangpun yang dapat mengembalikan keadaan.

Hasil survei PBB antara 1998 hingga 2002 tentang korelasi antara praktek hukuman mati dan angka kejahatan menyebutkan hukuman mati tidak lebih baik dari pada hukuman penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Hasil studi tersebut secara signifikan mempengaruhi keputusan beberapa negara untuk menghapuskan hukuman mati.

Banyak negara yang telah menghapuskan pidana mati untuk diterapkan di KUHP-nya seperti: Belanda, Jerman, Italia, Portugal, dan lain-lain. Sedangkan negara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Pakistan, dan lain-lain masih mencatumkan pidana mati di KUHP-nya.

Bahkan di Indonesia semakin banyak delik yang diancam dengan pidana mati, diantaranya :

  • Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden)
  • Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing berperang)
  • Pasal 124 ayat (3) KUHP (menyerahkan kekuasaan, menganjurkan huru-hara)
  • Pasal 140 ayat (3)KUHP (makar pada negara sahabat)
  • Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana)
  • Pasal 365 ayat (4)KUHP (curat curas dengan kematian)
  • Pasal 444 KUHP (pembajakan laut,dengan akibat kematian)
  • Pasal 479 K ayat (2) dan pasal 479 O ayat (2) KUHP (kekerasan dalam pesawat dengan akibat kematian)